Tantangan dan ancaman di bidang politik Perwujudan Demokrasi Sehat Melalui Pilkada Yang Bersih

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan
Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Serta pada tahun 2009 pun kembali lagi diadakan Pilkada. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
Namun, ditengah proses belajar “berjalan” menapaki kehidupan politik yang berdemokrasi tersebut, tidak jarang kemudian Indonesia masih terseok – seok, merangkak, bahkan terjatuh. Semua itu adalah proses belajar. Masih terdapat banyak tantangan dan ancaman menuju perpolitikan yang sehat yang kemudian hadir dan mewarnai proses Indonesia memahami demokrasi tersebut, khususnya dalam hal ini pada pemilihan kepala daerah (pilkada).
Dalam tulisan ini, ada dua hal yang akan Saya paparkan dalam analisa Saya melihat praktek pilkada yang sejatinya telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga 2009 kemarin. Tantangan dan ancaman tersebut menyangkut hal – hal yang dapat menjadi batu sandungan bagi perwujudan demokrasi yang sehat, pemilu yang bersih, serta melahirkan output pemilu yang layak menduduki kursi pemerintahan didaerah.
Terkait tantangan, hal yang masih menghambat pelaksanaan pilkada yang baik dalam rangka melahirkan pemimpin yang berkapabilitas yakni pendidikan politik yang ada dalam masyarakat (khususnya masyarakat yang pendidikannya menengah kebawah) masih sangat kurang sehingga dalam menggunakan hak politiknya memilih kepala daerah yang ideal masih sangat awam. Padahal satu suara kemudian sangat berarti untuk pemerintahan didaerah selama beberapa tahun kedepan. Pendidikan politik (bagi masyarakat menengah kebawah) yang kurang ini diakibatkan oleh factor ekonomi yang membatasi untuk belajar, khususnya pendidikan politik dijenjang pendidikan tertentu.
Adapun ancaman yang hadir dalam proses tersebut, yakni money politik. Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.
Masih terdapat banyak tantangan dan ancaman lainnya yang dapat menggerus kehidupan politik kita. Padahal, bila kita pahami bahwa landasan pelaksanaan output pemerintahan yang baik dapat dilihat dari inputnya yakni saat pemilihan umum (dalam hal ini pilkada), begitupun sebaliknya yakni “embrio” koruptor – koruptor penghianat amanah rakyat lahir pula pada pilkada. Jika suara rakyat, satu suara sangat berarti tersebut justru dimanfaatkan dengan kurang bijak maka akan berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, suara tersebut harus digunakan sebijaksana mungkin.
Mobilisasi suara rakyat dalam artian negative ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Oleh sebab itu, maka diperlukan benteng pertahanan dalam membangun pemerintahan daerah yang sehat dan bersih. Salah satu cara yang paling fundamental dalam mengatasi hal tersebut, yakni melakukan pencerdasan bagi kehidupan masyarakat, yakni melalui pendidikan politik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.