ekologi pemerintahan

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata oikos (lingkungan) dan logos (ilmu). Secara tipologi, ekologi dibedakan atas darat, laut, dan udara. Sedangkan secara jenis, ekologi dibagi atas alami dan buatan.
Perbedaan substansif antara ekologi dan lingkungan :
Ekologi
Pemikiran manusia yang semakin luas dan mendalam tentang bagaimana upaya melestarikan danau, mencegah efek insektisida terhadap berbagai spesies binatang, mencegah masuknya pencemaran terhadap sumber air minum (sumur), mencegah pengaruh perubahan iklim terhadap habitat, dsb.
Lingkungan
Pemikran manusia untuk memperbaiki agar udara dan air yang terkena polusi (tercemar) dapat dirubah menjadi udara dan air yang segar, bersih dan sehat, untuk kepentingannya sendiri.

Asas – asas dasar ekologi :
1. Asas interpedensi merupakan ketergantungan antara satu aspek dengan aspek lainnya
2. Asas perubahan berbunyi bahwa segala sesuatu itu akan mengalami perubahan atau lingkungan dinamis.
3. Asas evolusi bahwa segala sesuatu perubahan terjadi secara bertahap, tidak ada perubahan yang bersifat meloncat. Ada proses – proses yang mendahuluinya namun tidak nampak.

B. Ekologi Pemerintahan
Pada tahun 1950 – an muncul istilah ekologi administrasi, sedangkan istilah ekologi pemerintahan itu sendiri barulah dikenal pada tahun 1980 – an.
Ekologi pemerintahan merupakan suatu disiplin ilmu / cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertical maupun horizontal.
Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra).
Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, antara lain :
1. Lingkungan geografis
Lingkungan geografis dapat member pengaruh terhadap kehidupan fisikdan kehidupan kejiwaan manusia karena didalamnya selalu terdapat adapatasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, caraberpikir dan mempertahankan diri, dll.
Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan Negara dapat dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu :
a. Letak Negara dalam rotasi bola dunia
b. Bentuk daratan
c. Bentuk air
d. Kesuburan tanah dan mineral
e. Iklim
f. Bentuk – bentuk fisik pebatasan Negara
g. Ukuran wilayah negara
2. Sumber daya dan kekayaan alam
Sejak awal kehiduppan manusia selalau berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi.
a. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energy untuk kepentingan hidup manusia.
b. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi ( cair maupun padat) yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya.
3. Penduduk
a. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya.
b. Penduduk sebagai factor ekonomi, manusia disebut sebagai factor produksi.

Lingkunga social pemerintahan, terdiri atas :
1. Ideologi
Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan social pemerintahan. Ideologi dalam sautu Negara tentu member pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu Negara. Sebagai contoh system pemerintahan di Indonesia yang sangat mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideology yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara. Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang diakui dan dijunjung tinggi didalamnya. Tentu corak pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila berbeda dengan corak pemerintahan yang berlaku di Amerika yang menganut system Liberal, serta di China yang lebih ke Sosialis – Komunis.

2. Politik
Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga pembedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa system politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan didalamnya. Kita lihat saja system perpolitikan di Indonesia yang menganut system kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada,. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya.

3. Sosial Budaya
Social budaya juga termasuk dalam lingkungan social pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu Negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan social budaya yang multikulural akibat dari kondisi geografis yang terpisah – pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan system pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.

4. Ekonomi
Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan, merupakan dua ujung tali yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu Negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran dilakukan. Misalnya saja di Indonesia, akibat system pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang parsaingan” bagi daerah – daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD nya tinggi. Hal tersebut tentu sangat miris kedengarannya, dan lebih miris lagi pada saat kabar bencana yang terjadi disejumlah daerah itu terjadi. Kemudian, muncul pula masalah lain dalam bidang yang serupa, kondisi / jumlah penduduk yang sangat besar yang tidak ditunjang dengan kebijakan berupa penyediaan lapangan kerja,sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kriminalitas, sementara sebagian besar aparat pemerintahnya sibuk melakukan korupsi “berjamaah”. Semua ini berangkat dari kebijakan ekonomi yang tidak seimbang, yang dimana kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bersifat holistic pertimbangannya dalam melihat potensi dan masalah – masalah lain yang mungkin atau telah hadir selain masalah ekonomi yang terus menerus menjadi focus nya.
Maka dalam hal ini, tentu sangat dibutuhkan kejelian pemerintah dalam mencari solusi atas masalah – masalah ekonomi yang berskala kenegaraan di atas agar dapat teratasi dengan bijak.

5. Hankam ( pertahanan dan keamanan)
Bidang hankam merupakan bidang yang tak bisa dinafikan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita. Salah satu syarat suatu Negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan – kesenjangan bidang hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah tersebut.

Suatu pernyataan Aristoteles menyatakan bahwa “ketika suatu system pemerintahan yang diterapkan disuatu Negara berbeda dengan system yang sama, maka hasilnya tidak akan mutlak sama, hal tersebut dikarenakan ada factor lain yang mempengaruhi, misalnya factor kondisi geografis”.
Adapun prinsip dasar ekologi pemerintahan, antaralain :
1. Setiap masalah akan menimbulkan suatu stimulus negative yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghancurkan / menganggu eksistensi manusia.
2. Perlunya tindakan adaptasi menyeluruh dan mengarah pada suatu perbaikan ekosistem agar menjadi lebih stabil dan harmonis, serta bebas dari ancaman stimulus negative yang sama untuk masa yang akan datang.
3. Apabila tindakan adaptasiyang dilakukan merupakan suatu stimulus negative yang baru bagi organisme lain, maka segala usaha harus mendahulukan kepentingan populasi manusia dibandingkan populasi lainnya.
4. Tindakan adaptasi apapun yang dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatan yang sebesar mungkin bagi kepentingan eksistensi manusia (asas kemanfaatan).

Penerapan ekologi secara analogis dalam bidang pemerintahan, yakni dapat dilihat pada :
1. Ekosistem
Pada dasarnya adalah dinamika ekologi meliputi gelombang kehidupan, energy, kelahiran, pertumbuhan, kematian perkembangan, kehancuran dalam hubungan yang saling mempengaruhi
2. Suksesi
Yaitu adanya kehidupan setelah adanya kematian suatu spesies.
3. Habitat
Adalah suatu ruang atau wilayah dimana terdapat suatu kehidupan tumbuhan atau binatang. Dalam habitat ini terjalin suatu hubungan unsure-unsur lingkungan yang rumit.
4. Perubahan energy
Organisme hidup dapat bergerak dan berjalan karena adanya perubahan energy dari dan ke lingkungan mereka. Energy tersebut dapat dirubah sesuai dengan kepentigannya.
5. Saling hubungan antar organisme
Beberapa pola hubungan:
a. Bersifat netral: pengaruh suatu organisme yang selalu sama terhadap organisme lainnya.
b. Bersifat kompetitif: hubungan yang saling memperebutkan untuk keperluan masing-masing kehidupan organisme
c. Bersifat mutualisme (yang satu memerlukan yang lain)

Dimensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme. Yang menyatakan bahwa Negara atau pemerintahan itu adalah kodrat dan merupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan tersendiri.
Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah suatu masyarakat paguyuban yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban yang lainnya. Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang terdapat pada makhluk hidup.
Aristoteles juga mnyatakan bahwa bernegaralah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Penyesuaian dalam dimensi pemerintahan,antaralain:
1. Dari teori organisme, gerak dan cara bergerak pemerintahan itu merupakan proses upaya penyesuaian dalam beberapa hal,yaitu :
a. Penyesuaian dalam kedaulatan dengan pencapaian tujuan dalam kehidupan bernegara.
b. Penyesuaian dengan lingkungannya, baik factor – factor internal maupun eksternal.
2. Upaya mencari keseimbangan hubungan yang terbaik, antara lain:
a. Kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain
b. Kelompok dengan individu
c. Individu dengan individu
d. Warga dengan SDA yang tersedia
e. Hubungan warga Negara perseorangan dan secara bersama dengan lingkungan social budaya dan lingkungan alam sekitar.

Ada 5 hal yang akan pengaruhi bekerjanya system dalam ekologi pemerintah:
1. Kondisi adalah keadaan penduduk (keadaan ekonomi, social, budaya):
a. Dalam Indonesia yang sangat heterogen/multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan
b. Fenomena sosiologis,banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi, pemerintahan desentralistik,krn heteroginitas masyarakat kita,integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya,rentang kendali pemerintah sangat jauh
2. Struktur social
a. Solidaritas mekanis ; yang masih banyak persamaan – persamaan kerja di dalam masyarakat ; pedesaan
b. Solidaritas organis ; sudah muncul perbedaan – perbedaan masyarakat secara banyak ; perkotaan, masyarakat ; polarisasi pekerjaan sangat banyak
3. Sistem ekonomi di dalam suatu Negara
a. System ekonomi pancasila, patrilinearlistrik pertimbangan keluarga, lebih di utamakan = nepotisme
b. Sisem penyelengaraan ekonomi dalam suatu Negara
• Daya beli masyarakat
• Income masyarakat
• Peredaran uang
• Potensi sumber daya alam
4. Ideologi
a. Fungsi ideology dalam masyarakat :
• Fungsi integarasi = mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat, harus mampu dimana,m disadari
• Fungsi sebagai penataan tujuan bersama
• Fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan social masyarakat
5. Sistem politik